Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempertimbangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan sebagai sarana pendukung program tersebut. (Dok. Kementerian Sosial)Kabar.cloud – Pemerintah terus mengupayakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa hingga saat ini, sebanyak 40 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi, mendekati setengah dari target nasional sebanyak 100 sekolah pada tahun ini.
“Minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota serta dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini,” ungkap Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).
Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan 31 sentra dan 6 balai yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Dalam upaya merealisasikan program tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan tenaga pengajar, sementara Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) masih menyusun kurikulum yang akan diterapkan di sekolah-sekolah tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (10/3/2025) malam, Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat memberikan pendidikan berkualitas.
“Kita ini menyiapkan generasi emas 2045, maka pendidikannya harus berkualitas. Nantinya, akan ada koordinasi antara dinas sosial dan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan untuk SMA akan dikelola oleh dinas pendidikan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014, M Nuh, yang juga merupakan Tim Formatur Sekolah Rakyat, menegaskan bahwa nama 'Sekolah Rakyat' dipilih bukan untuk merendahkan, tetapi justru untuk menanamkan keberanian dan tekad maju pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Konsep ini mengajarkan anak-anak bahwa meskipun mereka berasal dari keluarga miskin, mereka tetap memiliki hak dan kesempatan untuk maju,” kata M Nuh.
Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau asrama. Menurut M Nuh, pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri siswa, yang sering kali mengalami inferiority complex akibat kondisi ekonomi mereka.
“Anak-anak dari keluarga miskin butuh pembentukan karakter yang lebih intensif agar dapat memiliki kepercayaan diri yang kuat. Pendekatan seperti ini sulit diterapkan di sekolah biasa,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan dasar, tetapi juga memiliki target jangka panjang. Dengan perhitungan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun, para lulusan Sekolah Rakyat diharapkan mampu bersaing secara global dan menjadi bagian dari generasi Indonesia Emas 2045.
“Momentum ini sangat tepat. Jika kita tidak memulai sekarang, kita akan semakin tertinggal,” kata M Nuh.