Kabar.cloud, 21 Februari 2025 - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa tantangan utama dalam sektor perumahan adalah keterbatasan likuiditas. Hal ini menjadi faktor krusial dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak. Untuk itu, dukungan dari Bank Indonesia (BI) sangat diperlukan agar program perumahan ini dapat berjalan optimal.
"Saya mengakui bahwa persoalan utama dalam program perumahan ini adalah likuiditas, terutama dalam merealisasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujar Misbakhun dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Misbakhun menjelaskan bahwa dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Gubernur BI, telah disepakati beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dukungan politik dari DPR untuk memastikan keberlanjutan program ini.
"Beberapa poin telah disepakati, termasuk kebutuhan akan dukungan politik dari DPR. Komisi XI akan bekerja memastikan kebijakan ini dapat terealisasi tanpa hambatan," tambahnya.
Komisi XI DPR berkomitmen untuk mengkonsolidasikan dukungan pemerintah demi kelancaran program ini. Mereka akan mengawal agar program ini dapat berjalan tanpa kendala.
"Saya akan mengoordinasikan dukungan penuh dari pemerintah melalui Komisi XI, sehingga program perumahan ini dapat terealisasi secara maksimal," tegasnya.
Selain sektor perumahan, rapat tersebut juga membahas strategi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan ketahanan pangan, yang juga memerlukan dukungan likuiditas guna memastikan keberlanjutannya.
Strategi Pembiayaan Tanpa Membebani APBN
"Kami akan terus mengembangkan skema creative financing, sehingga APBN tetap disiplin namun tetap responsif dalam mendukung pembangunan sektor lainnya, termasuk perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, pembangunan rumah untuk MBR merupakan prioritas pemerintah, dan upaya pencapaiannya akan melibatkan berbagai instrumen fiskal dan moneter agar lebih efektif. Salah satu strategi utama adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menggunakan dana APBN dengan suku bunga rendah.
FLPP disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk memastikan MBR dapat memiliki rumah dengan biaya yang terjangkau. Program ini menjadi solusi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses kepemilikan rumah yang lebih mudah.
"Dari sisi fiskal, sudah banyak instrumen yang kami siapkan dan akan terus dikembangkan. Salah satunya adalah FLPP, yang menawarkan suku bunga sangat rendah dan disalurkan melalui Tapera serta perbankan," jelas Menkeu.
Penerbitan SBN untuk Dukung Program Perumahan
Sebagai bagian dari strategi pendanaan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) guna meningkatkan dukungan terhadap program perumahan bagi MBR. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa jumlah SBN yang diterbitkan akan signifikan, meskipun angka pastinya masih dalam tahap perhitungan.
"Kami belum bisa menyampaikan angka pasti saat ini, karena masih dalam tahap koordinasi. Namun, saya pastikan jumlahnya cukup besar sebagai bentuk dukungan nyata dari BI untuk sektor perumahan," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Maruarar menambahkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Gubernur BI Perry Warjiyo untuk membahas implementasi program ini agar segera direalisasikan.
Laporan ke Presiden Prabowo
Hasil pertemuan ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto guna mendapatkan arahan lebih lanjut terkait langkah strategis yang perlu diambil.
"Dukungan BI terhadap sektor perumahan sangat besar. Ini merupakan langkah terobosan yang nantinya akan kami bahas lebih lanjut dalam rapat DPR dan pihak-pihak terkait," tutup Maruarar.
Posting Komentar