Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan IKN berlanjut ke Tahap II.
(HILDA B ALEXANDER)
Kabar.cloud, NUSANTARA – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, proyek tersebut memasuki Tahap II, di mana sebanyak 2.200 tenaga kerja konstruksi kembali dilibatkan dalam pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan tersebut.
Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 yang berlangsung di IKN pada Jumat (15/2/2025).
Menurut Basuki, laporan dari Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyebutkan bahwa ribuan pekerja konstruksi ini kembali beraktivitas setelah sempat terjadi penundaan akibat permasalahan anggaran. Namun, setelah melalui proses restrukturisasi anggaran, kini proyek dapat kembali berjalan normal.
"Memang sempat ada kesalahpahaman terkait anggaran, tetapi dengan adanya restrukturisasi, semuanya sudah kembali berjalan seperti semula," ujar Basuki.
Dua Sumber Anggaran Pembangunan IKN
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN saat ini didanai melalui dua sumber anggaran utama, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Otorita IKN (OIKN).
- Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk melanjutkan proyek Tahap I yang berlangsung pada 2022-2024, dengan sisa anggaran sebesar Rp 14,87 triliun.
- Otorita IKN akan melaksanakan Tahap II untuk periode 2025-2029, dengan fokus menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Tiga Skema Pembiayaan Pembangunan IKN
Otorita IKN mengadopsi tiga skema pembiayaan untuk mendukung pembangunan ibu kota baru ini:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui Presiden sebesar Rp 48,8 triliun.
2. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai Rp 60,93 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Investasi Swasta Murni senilai Rp 6,9 triliun, yang diperuntukkan bagi pembangunan perkantoran dan sektor komersial lainnya.
"Tiga skema pembiayaan inilah yang akan menjadi dasar dalam pembangunan IKN ke depan," pungkas Basuki.
Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang kembali beraktivitas dan adanya kepastian anggaran, pembangunan IKN Tahap II diperkirakan akan berjalan lebih lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.